Event & Berita
Cerita Buruh BAKRIE AUTOPARTS

Tahun 2012-2015 bulan feb kita di rubah menjadi Karyawan PT.Bakrie Steel Industries tanpa terputus Kerja dari 2007-2015 di PT.Bakrie Tosanjaya yang sekarang berubah Menjadi PT.Bakrie Autoparts.
Sedangkan Domisili kantor PT Bakrie Steel industries ada di Cakung Jakarta timur,tepatnya di Dalam PT.Bakrie Auto parts Pl.4. Cakung.
Lalu kantornya pindah ke BISPAK sampai tahun 2014.
Tahun 2015 di BISPAK tidak di perpanjang & kita PUK Bakrie Steel Industries tidak tau di mana kantor itu berada ternyata sudah ganti Nama PT.BUHIN adanya di dalam PT.Bakrie Autoparts Pondok Ungu Bekasi.Sedangkan Menejemen dari Direktur sampai HRDnya  baik Legalnya itu sama Orangnya.
Akirnya PUK,Bakrie  Steel Industries melayangkan Surat peralihan Status Karyawan PKWTT PT.Bakrie Steel Industries Menjadi karyawan PKWTT Bakrie Auto Parts  dengan dasar UU 13 pasal 64,65,66 + keputusan MK 27 tahun 2011 demi HUKUM,

bipartit pertama Deadlok
Bipartit kedua ada hasil tetapi ada syaratnya kata Menejemen.Syaratnya mengundurkan diri dulu dari PT, Bakrie  Steel Industries tanpa Pesangon Lalu melamar ke PT.Bakrie  Autoparts tetapi dengan status Karyawan PKWT ( Kontrak Maning )
Bipartit Ketiga  tetap tidak ada perubahan antara kedua belah pihak & akhirnya KITA BERSEPAKAT UNTUK TIDAK SEPAKAT.Berdasarkan UU 13 pasal 137,kita layangkan Surat MOGOK karena tuntutan kita tidak terpenuhi,7 hari sebelum hari H,yg tepatnya jatuh pada tanggal 26,27 hari kamis,jum'at.
Dalam waktu 7 hari sebelum terjadinya Aksi mogok menejemen meminta bermusyawarah tetapi lagi-lagi percuma,tidak ada hasil, cuma ada Ucapan dari Menejemen Kalau untuk PUK aman tenang saja( alias iming2 )tetapi kita tolak.
Tanggal 25 hari rabu jam 16.00 wib kita mendapat surat PHK secara sepihak,Lalu kita laporkan ke DPC & semua anggota ke DPC  bahkan ,DPP & PANGKORNAS LEM


begitulah cerita kawan kami dari BAKRIE AUTOPARTS

 
FSP LEM SPSI AUDENSI DENGAN KEMENAKER

DPC LEM SPSI JAKTIM,audensi yang dilakukan pada 9 April 2015  oleh ketua umum FSP LEM SPSI beserta seluruh DPC yang ada di jabodetabek dan di kawal panglima koordinator cabang  BAPOR LEM .adapun yang di sampaikan dari masalah pelanggaran outsorching , pengupahan , BPJS , dll

 

FSP LEM SPSI KEMBALI MENEGASKAN OUTSORCHING   YANG TIDAK SESUAI UNDANG-UNDANG NO:13 ADALAH PELANGGARAN

Dalam sela-sela audensinya ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam,Elektronik & Mesin Bapak Arif Minardi , kembali menegaskan bahwa outsorching yg tidak sesuai Undang-Undang no 13 Tahun 2015  adalah sebuah pelanggaran bukan perselisihan maka pemerintah hendaknya bertindak tegas untuk para pengusaha yg dengan sengaja melakukannya.

Dan temu audensinya FSP LEM SPSI dengan bapak menteri tenaga kerja & transmigrasi Bapak Hanif Dhakiri selain masalah outsorching,juga mengeluhkan kebijakan pemerintah mengenai format kenaikan upah minimum (UMK/UMP) yang terkesan tidak ada sistem yg baku dengan terbukti,bila menjelang pemilu seolah UMK/UMP tinggi sekali tapi ketika usai pemilu seperti di kebiri.

BPJS pun tak luput jadi sorotan audensi yg terjadi pada tanggal 9 April 2015 , Bapak Arif Minardi menyinggung dana 6 triliun lebih dana Tak bertuan yg ada di Jamsostek agar bisa di gunakan untuk kepentingan rakyat terutama kepentingan buruh indonesia bisa untuk membangun Rumah Sakit atau fasilitas- fasilitas sarana kesehatan lainnya.

 

OUTSORCHING MAKIN MENGGURITA

dalam undang-undang 13 Tahun 2013 jelas dan tegas di sebutkan bahwa Outsorching hanya untuk sektor di luar korbisnis tapi kenyataanya ,buruh outsorching terus bergulat di korbisnis yang sangat memprihatinkan justru di lakukan oleh perusahaan milik Negara BUMN dan ini masih berjalan sampai sekarang.

Audensi FSP LEM SPSI yang dilakukan pada 9 April 2015 dengan Menteri Tenaga Kerja di kantor kementrian yg beralamat di menteng raya,
Bapak Arif Minardi selaku ketua umum FSP LEM SPSI mengeluhkan makin mengguritanya pelanggaran outsorching yang di lakukan perusahaan -perusahaan di indonesia dan yang memprihatikan pelanggaran itu banyak di lakukan oleh perusahaan Negara, itulah salah satu permasalahan yg di sampaikan oleh bapak Arif minardi.

Kemudian beliau juga menegaskan bila permasalahaan yg di sampaikan ini akan terus di pantau dan rutin di tinjau ke Menakertrans , dan bila tak ada tindak lanjutnya maka beliau mengisyaratkan akan menggerakan masa aksi yg jauh lebih besar dari aksi 10 Desember 2014.

Dan selain outsorching yg di sampaikan ada beberap item lagi di keluhkan oleh buruh , pengupahan yg tidak punya sistem baku yg berakibat kecemburuan antara Daerah dan pusat

 

GAJI BURUH 3.100.000 PAS PADA GARIS KEMISKINAN

 

Pada Tiap penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota/provinsi Buruh dengan Gigih mengawal Wakilnya yg Duduk Di Dewan Pengupahan untuk merumuskan Upah yg akan di Tetapkan dan Berlaku 1 januari Tiap Tahunnya , walau naga-naganya ada isue-isue miring tentang kenaikan upah yg di tinjau 5 tahun sekali atau 2 tahun sekali , isue inilah yg kemudian di pertanyakan Ketua Umum FSP LEM SPSI ketika audensi di kementrian Tenaga kerja pada Bapak menteri Hanif Dhafkiri.

 

"Seyogyanya upah iya harus naik Tiap Tahunnya ,tidak mungkin tidak ,walau peninjauan Upahnya 2 Tahun sekali atau berapa Tahun sekali" ujar Bapak menteri di sela-sela jawaban kepada peserta Audensi FSP LEM SPSI.

 

Tapi apakah dengan Upah Minimum yg sekarang Rp 3.100.000,_ buruh bisa layak hidup di Jaman modern sekarang yg serba Mahal,

Buruh dengan asumsi seorang Istri dan 2 orang anak sesuai standard PBB mengenai batas Kemiskinan yaitu      kemiskinan diukur secara ekonomi berdasarkan penghasilan yang diperoleh orang miskin adalah mereka yang diukur ekuivalen  UU$ 2 per hari

 

Artinya dengan seorang istri dan 2 orang Anak maka satu hari ekuivalen UU$ 8 bila asumsi UU$ 1 = 12.000 Rupiah maka 1 hari 96.000 x 30 hari = 2.880.000 belum kebutuhan sekolah , sandang , hiburan dan lain-lain

 

Maka dengan asumsi tersebut upah 3.100.000 hanya bisa untuk bertahan hidup bukan upah layak , begitulah  alasan upah buruh tidak layak FSP LEM SPSI yg di sampaikan langsung Bapak Arif Minardi bersama jajaran FSP LEM SPSI lainnya.

 

 

SUMBER : www.bapor.or.id

 
Sampel event & berita

Bahwa pembangunan nasional yang tengah digerakkan bangsa indonesia merupakan upaya segenap bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia menuju masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera lahir maupun batin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Bahwa sebagai bagian dari potensi bangsa, pekerja Indonesia menempati posisi peran yang penting dan strategis, yaitu sebagai pelaku aktif pembangunan nasional, khususnya sebagai sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi dan industri. Untuk dapat mejalankan peran dan tanggung jawabnya terutama agar mampu menjawab tuntutan dan tantangan masa depan, kaum pekerja perlu bersepakat meneguhkan tekad untuk terus berikhtiar meningkatkan mutu, keahlian, pengetahuan, keterampilan, disiplin dan etos kerja serta tanggung jawab, sesuai dengan kemajuan teknologi, agar mampu memperjuangkan kepentingan pekerja dan masyarakat Indonesia pada umumnya.




Bahwa untuk mencapai efektivitas peranan tenaga kerja, diperlukan wadah dan sarana untuk berperan aktif serta berpartisipasi, yaitu suatu organisasi serikat pekerja yang tangguh, kuat dan berwibawa yang dibangun dari struktural paling terbawah, oleh dan untuk pekerja secara bebas dan demokratis, dengan mengacu pada semangat Deklarasi Federal Buruh seluruh Indonesia yang dicetuskan tanggal 20 Februari 1973.
Atas dasar pandangan dan pemikiran kedepan, disertai rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai bangsa dan pekerja indonesia, maka disusunlah organisasi ini secara nasional berdasarkan lapangan pekerjaan dan industri barang dan jasa yang sejenis sesuai anggaran dasar sebagai berikut.

 

 
Support online
Visitors
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMinggu ini86
mod_vvisit_counterMinggu kemarin231
mod_vvisit_counterBulan ini666
mod_vvisit_counterAll26917

Now: 2015-04-21 20:03